News

JAKARTA - Jika dilihat kembali sejarahnya, banyak yayasan pendidikan menyelenggarakan sekolah-sekolah sejak sebelum kemerdekaan, bahkan ketika pemerintah belum berperan kuat dalam pendidikan. Faktanya, keberadaan mereka secara hukum saat ini tidak mendapat perlindungan pemerintah.

Polemik yayasan penyelenggara pendidikan yang belum menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan butuh solusi.

Sampai saat ini, belum ada kejelasan cara penyelesaiannya. Secara hukum, sekitar 90 persen dari 21.000 yayasan pendidikan masuk kategori ilegal karena tidak menyesuaikan diri hingga tenggat tahun 2008.

Undang-Undang Yayasan yang baru mewajibkan yayasan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Adapun sebelumnya, cukup akta notaris.

"Jika harus mengajukan pengujian pasal ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan belasan ribu yayasan pendidikan di negeri ini, kami siap melaksanakannya," kata Thomas Suyatno, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI), Senin (28/3/2011).

Thomas menjelaskan, uji materi yang diajukan, terutama Pasal 71 UU No 28/2004 dan UU No 16/2001 tentang batas waktu penyesuaian perubahan yayasan. Selain itu, juga meminta Mahkamah Konstitusi mengamandemen Pasal 1, 3, 5, dan 7.

Dukungan untuk menguji Undang-Undang Yayasan ke Mahkamah Konstitusi juga datang dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Ketua Umum BMPS Fathoni Rodli mengatakan, yayasan pendidikan menjadi korban euforia reformasi yang sebenarnya membidik yayasan di bawah penguasa Orde Baru.

"Kami sudah mencoba membahas masalah ini dengan orang di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi tidak ada solusi baik yang diberikan. Bahkan, mereka menganjurkan lebih baik maju ke Mahkamah Konstitusi saja," ujar Fathoni.

Sumber: Kompas.com, Oleh: Latief

---

Nama:
E-mail:	(will not shown)
Smile:
Masukkan/Tulis angka/huruf berikut :