Berita

JAKARTA - Kurang dari empat bulan ke depan ujian nasional (UN) akan dilaksanakan. Meski telah diumumkan, rencana pelaksanaannya tahun ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih menyimpan persoalan dan polemik yang sepatutnya diselesaikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara.

"Di antaranya adalah format UN seperti apa dan jadwal yang mendadak. Lagi-lagi di sini siswa yang akan menjadi korban kebijakan pemerintah," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Slamet Nur Achmad Effendy, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

Dengan perubahan format UN pada 2011 ini, lanjut dia, kelulusan siswa yang ditentukan oleh nilai gabungan antara nilai sekolah dan hasil UN, siswa perlu persiapan tambahan dalam menghadapi UN tersebut. Ia mengatakan, mendadaknya jadwal yang diumumkan seperti saat ini membuat pelajar akan kewalahan dalam mempersiapkan UN.

Berdasarkan hal itulah, kata Slamet, tersirat bahwa perubahan kebijakan yang setiap tahun terjadi itu membuat pelajar hanya sebagai kelinci percobaan.

"Pendidikan itu proses, bukan laboratorium percobaan," ujarnya.

"Akibatnya, dengan persiapan yang pendek itu siswa akan dipaksa di-drill dengan soal-soal UN sebelumnya yang sangat mengutamakan sisi kognitif dan melupakan proses afeksi," tambahnya.

Ia menambahkan, pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, tidak boleh asal dalam membuat kebijakan jadwal UN yang mendadak. Hal tersebut pada akhirnya hanya membuat siswa jadi korban.

"Cuma jadwal UN saja tidak beres, apalagi pelaksanaannya nanti," kata Slamet.

Untuk itu, lanjut dia, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mendesak pemerintah agar memperhatikan sisi pelajar dalam mengeluarkan kebijakan. Hal itu tak lebih agar tidak lagi mengorbankan siswa sebagai subyek pendidikan.

Sumber: Kompas.com

---

Nama:
E-mail:	(will not shown)
Smile:
Masukkan/Tulis angka/huruf berikut :