Berita

JAKARTA - Tidak akan pernah ada reformasi pendidikan yang fundamental di Indonesia selama tidak ada organisasi guru yang kuat, independen, dan konsisten dalam memperjuangkan kemashalatan pendidikan nasional. Pendobrak sistem pendidikan harus bermula dari guru.

Demikian diungkapkan Teten Masduki dalam dskusi Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Guru yang diselenggarakan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) di Komnas HAM, Sabtu (11/12/2010). Karena menurutnya, dalam sejarah reformasi pendidikan di Amerika Serikat (AS) yang dimulai di Chicago, pendobrak perbaikan sistem pendidikan justeru dimotori oleh para guru yang tergabung dalam organisasi guru.

"Para guru kemudian bersinergi dengan para orangtua murid yang kemudian membuahkan perubahan positif dalam kebijakan pendidikan. Isu yang diangkat dalam reformasi tersebut adalah kualitas pendidikan bagi seluruh anak AS. Isu ini sangat ampuh sehingga menjadi tonggak reformasi sistem pendidikan di AS. Jadi, organisasi guru di negeri Paman Sam tersebut memiliki peran yang sangat kuat dalam reformasi pendidikan,” jelas Teten.

Oleh karena, kata Teten, FMGJ diharapkan bisa menjadi salah satu organisasi guru yang lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dengan beranggotakan guru-guru yang kritis dapat menjadi pendobrak sekaligus “agen perubah” dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) adalah organisasi guru yang didirikan di Jakarta pada 16 Maret 2010. Terbentuknya forum guru ini sebagai respon atas kebijakan diskriminatif pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal Tujangan Kinerja Daerah (TKD) guru yang besarnya dibedakan dengan PNS DKI Jakarta yang bukan guru. Para guru yang tergabung dalam FMGJ tersebut kemudian menggandeng LBH Jakarta, ICW dan Koalisi Pendidikan dalam upaya membantu advokasi perjuangannya mengkritisi SK Gubenur No 215 tahun 2009 jo. No 41 tahun 2010 tentang TKD.

"Selanjutnya forum ini terus melakukan kritisi kebijakan maupun sistem pendidikan mulai dari masalah PPDB online, pemutasian guru secara sewenang-wenang, korupsi dalam pendidikan, Ujian Nasional (UN) yang kontraversial dan lain-lain,” jelas ketua FMGJ, Retno Listyarti.

Retno mengatakan, tumpulnya organisasi guru selama ini di Indonesia karena kondisi politik yang mengukung guru dalam upaya memperjuangkan kepentingannya dan kepentingan anak didik. Dalam perjuangannnya para guru kerap mengalami intimidasi dan ancaman dari birokrasi pendidikan.

“LBH Jakarta sudah melakukan pendampingan selama bertahun-tahun terhadap para guru yang mengalami berbagai intimidasi dan perlakuan ketidakadilan oleh pihak yayasan pendidikan maupun oleh birokrasi pendidikan. Namun, pendampingan tersebut kerap kali kurang berhasil karena ternyata guru secara peraturan perundangan tidaklah masuk kategori pekerja dan para guru sendiri juga enggan dikategorikan pekerja karena terkesan disamakan dengan buruh”, kata Nurcholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta.

Lebih lanjut, Nurcholis menyatakan harapan yang sama dengan Teten. Ia mengatakan, FMGJ harus menjadi organisasi guru yang berbeda dari yang sudah ada, yaitu organisasi yang bervisi "perlawanan" dan LBH Jakarta akan membantu mendukungnya secara hukum.

Untuk itu, Deklarasi FMGJ dilaksanakan bertepatan dengan peringatan “Hari HAM Sedunia, yang jatuh pada 10 Desember. Momen tersebut digunakan sebagai waktu yang tepat untuk mendeklarasikan berdirinya organisasi guru yang profesional, independen, merdeka, berani menuntut keadilan, berani mengemukakan pendapat, dan bersedia memperjuangkan kemashalatan pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal, Nurcholis menyatakan jaminan Komnas HAM untuk melindungi Kebebasan berserikat, berekspresi, berpendapat dan hak atas kesejahteraan yang layak bagi para guru.

“Mustahil bicara kualitas pendidikan nasional, jika pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan guru," ujar Nurcholis.

Sumber: Kompas.com, Penulis: LTF, Editor: Latief

---

Nama:
E-mail:	(will not shown)
Smile:
Masukkan/Tulis angka/huruf berikut :