Berita

Di depan kelas kau berusaha tersenyum manis/Namun, di dalam hati kau menangis Aku tak punya apa-apa anakku/Selain buku dan sedikit ilmu Jika kalian libur dan datang ke rumahku, jangan takut anakku. Genteng yang bocor itu/Gelas yang tak berisi air itu/Piring yang tak berisi nasi Kalian akan bercerita tentang aku/Tentang potret kehidupanku sebagai guru.

Penggalan puisi ini adalah ungkapan hati Atrianil (46), salah seorang guru honorer yang bertugas di tiga sekolah berbeda di Jakarta dan Tangerang, Banten. Puisi ini pernah dibaca Ruminah (36), guru honorer lainnya, dan membuat matanya sembab. Isi puisi ini mewakili perasaannya pula.

Puisi-puisi itu adalah jeritan hati, keluh kesahnya. Ketika tidak tahu harus ke mana lagi mengadu, ia pun memilih menulis.

”Menjadi kritis adalah hal yang tabu bagi seorang guru honorer murni. Kalau sudah tidak disukai karena banyak ngomong, ya bahaya. Pemberhentian sepihak, tanpa ada surat peringatan, jadi hal biasa,” ucap guru Akuntansi di Jakarta ini.

Guru honorer di sekolah swasta seperti dirinya menempati strata terendah dalam struktur tenaga kependidikan saat ini. Mereka bekerja dengan hitungan per jam, layaknya buruh kasar. Tidak ada jaminan hari tua dan jaminan kesehatan.

Dalam seminggu, ia mengajar 63 jam di tiga sekolah berbeda, melampaui batas yang diatur undang-undang, 24 jam per minggu. Honornya? Total Rp 900.000 per bulan dari tiga SMK kelas bawah.

Sebelum umur 40, guru yang tinggal di Cipondoh, Tangerang, ini mengajar hingga 80 jam per minggu. Ia pun sanggup mengajar hingga malam hari.

"Sekarang sudah dikurangi. Tidak dibolehkan sama anak-anak,” ucap guru yang biasa disapa Atri ini.

Ia hidup sehemat mungkin. Pernah suatu ketika, karena nekat berangkat mengajar meskipun sedang sakit, ia jatuh terpeleset di jalan dan pelipisnya luka. Karena tidak punya uang, ia terpaksa menutup lukanya dengan oli yang diberikan sopir bus untuk menghentikan pendarahan.

Kini, lebih dari 23 tahun mengajar—20 tahun merantau di Jakarta—tidak ada perubahan nasib yang dialaminya. Anak tertuanya sudah dua tahun menganggur seusai lulus SMA, sengaja tidak ikut ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

”Takut sakit hati. Kalau diterima, tetapi tidak bisa bayar kuliah,” ucapnya mengutip pernyataan putranya, Yoka Perdana Putra.

Untuk biaya SPP putra keduanya, Rp 250.000 per bulan, ia sudah kerepotan. Guna menutupi berbagai kebutuhan hidup, ia mengaku masih mendapat kiriman uang bantuan dari keluarga.

Garuda Pancasila
Cerita-cerita ini dituangkannya dalam cerpen berjudul ”Ketegaran yang Dipaksakan”. Di matanya, profesi guru terkotak-kotak.

”Tidak seperti semboyan burung Garuda Pancasila. Satu profesi, tetapi kami, kan, berbeda-beda nasib dan perjuangannya,” ujar guru yang tengah mengikuti sertifikasi guru melalui portofolio ini sebagai upaya perbaikan nasibnya.

Perasaan terdiskriminasi secara sistemik juga dirasakan Ali Imran (45), guru bantu yang tinggal di Kalimalang, Jakarta Timur. Dia sangat berharap bisa menjadi guru pegawai negeri sipil di DKI Jakarta yang penghasilan sebulannya bisa di atas Rp 5 juta.

”Namun yang diprioritaskan guru PTT (pegawai tidak tetap). Mudah-mudahan kami berikutnya,” ucapnya.

Gali lubang tutup lubang. Itulah semboyan hidupnya. Hampir setiap bulan ia berutang. Honornya mengajar Rp 710.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebagai wakil kepala sekolah, ia membawa pulang Rp 1,3 juta. Ia menanggung hidup lima orang di keluarganya.

Tukang Ojek
Nasib Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) tidak jauh berbeda. Iwan Nugraha (27), GBDT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terpaksa menyambi sebagai tukang ojek.

”Untuk menambah-nambah uang transpor. Sekalian berangkat mengajar, dapat tumpangan,” ujar guru yang tiap hari bolak-balik Indramayu-Cirebon untuk mengajar ini.

Ada lagi GBDT yang merangkap menjadi tukang cukur, penjual bubur ayam, hingga juru masak. Dengan penghasilan Rp 750.000 per bulan, bertugas di daerah terpencil, sulit untuk menyalahkan mereka kenapa harus bekerja sambilan.

Ketua Forum Guru Honorer Indonesia Supriyono mengungkapkan, perlu aturan tegas soal perlindungan kesejahteraan guru-guru honorer. Salah satunya memberlakukan upah minimum pendidik.

”Sekolah punya gedung mewah, tetapi gurunya tidak ada, ya tidak bisa belajar. Tetapi meski tempatnya di kuburan, asalkan ada guru, proses belajar bisa tercipta,” ungkap guru di Jakarta ini.

Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Suparman mengatakan, nasib guru-guru honorer tidak lebih baik daripada buruh. Para guru honorer kini menaruh harapan pada Rancangan PP tentang Guru Non-PNS yang tengah disusun pemerintah. Disebut-sebut bakal ada pengaturan tentang upah minimum guru. Jumlah guru honorer kini 922.308 orang dan tersebar di sejumlah daerah.

 

Jakarta, Kompas

---

Nama:
E-mail:	(will not shown)
Smile:
Masukkan/Tulis angka/huruf berikut :