JAKARTA -  Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) RI akan menetapkan bobot komponen nilai ujian nasional (UN) lebih besar dari bobot komponen nilai sekolah dalam menghitung nilai akhir siswa. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengungkapkan, pemerintah telah sepakat menetapkan bobot nilai UN dengan nilai sekolah sebesar 60 persen berbanding 40 persen.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menegaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan hak masyarakat. Oleh karena itulah, mekanisme penyaluran dan penggunaannya juga merupakan ranah atau domain publik. Siapapun berhak mendapatkan informasi terkait penyaluran dan penggunaan dana BOS sebesar Rp 16,2 triliun itu.

"BOS ini jadi domain publik bukan rahasia negara. Jadi, siapa saja punya hak mendapat informasi penggunaan BOS itu," ungkap Nuh dalam jumpa pers perubahan mekanisme penyaluran dana BOS di kantor Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta, Senin (27/12/2010).

TASIKMALAYA - SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya membebankan biaya listrik operasional sekolah sebesar Rp 150 ribu per siswa, membuat orang tua siswa merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut.

Salah seorang orang tua siswa SMAN 1 yang tidak ingin dipublikaskan identitasnya, Senin (27/12/2010) mengungkapkan keberatan dengan rencana kebijakan sekolah yang membebankan biaya pemasangan penambahan daya listrik sekolah kepada orang tua siswa.

JAKARTA - Tidak akan pernah ada reformasi pendidikan yang fundamental di Indonesia selama tidak ada organisasi guru yang kuat, independen, dan konsisten dalam memperjuangkan kemashalatan pendidikan nasional. Pendobrak sistem pendidikan harus bermula dari guru.

Demikian diungkapkan Teten Masduki dalam dskusi Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Guru yang diselenggarakan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) di Komnas HAM, Sabtu (11/12/2010). Karena menurutnya, dalam sejarah reformasi pendidikan di Amerika Serikat (AS) yang dimulai di Chicago, pendobrak perbaikan sistem pendidikan justeru dimotori oleh para guru yang tergabung dalam organisasi guru.

JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk tidak menjadikan nilai Ujian Nasional (UN) sebagai syarat satu-satunya kelulusan atau memveto kelulusan.

Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh menyampaikan, lulus tidaknya seorang siswa ditentukan berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor, nilai ujian sekolah, dan nilai ujian nasional.

JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional (Dirjen PNFI Kemdiknas) Hamid Muhammad mengatakan, pendidikan berperan penting dalam memberikan informasi yang benar tentang HIV/AIDS.Untuk itu, penyampaian informasi tentang HIV/AIDS melalui kampanye di sekolah harus lebih digalakkan.

Penyelenggaraan ujian nasional  harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik. UN bukan hanya persoalan siswa lulus atau tidak.

"Saya bukan anti-UN, tetapi kualitas pendidikan harus tetap ditingkatkan, standardisasi minimal juga harus diupayakan," ungkap sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, di Jakarta, Sabtu (27/11/2010).

JAKARTA - Perwakilan British Council, Jumat (22/10/10), bertandang ke kantor Kompas.com bersama para peserta program Climate Generation. Mereka adalah anak-anak muda yang memiliki keprihatinan dengan kondisi lingkungan di daerahnya dan telah mewujudkan tindakan nyata untuk mengatasinya

DEPOK - Generasi muda Indonesia harus membekali diri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara lain.

Pesan ini disampaikan mantan Presiden BJ Habibie saat Kongres XXVII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Graha Insan Cita (GIC), Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, akhir pekan lalu.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tahun depan tidak akan menggunakan empat syarat kelulusan layaknya Ujian Nasional (UN) tahun ini.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas Mansyur Ramli mengatakan, berdasarkan rapat dengan Panitia Kerja (Panja) UN Komisi X DPR dengan Kemdiknas Kamis 21 Oktober lalu, DPR menuntut pemerintah untuk menghapus empat syarat kelulusan UN yang digunakan tahun ini.