JAKARTA - Sekolah dan kelas semestinya jadi tempat anak-anak belajar berbaur, berbagi, dan menghormati anak-anak lainnya sebagai upaya membangun masyarakat multikultural. Untuk itu, sekolah janganlah elitis dan menguatkan pembagian kelas sosial, tetapi perlu mendorong pendidikan inklusif.

Endro Hardjito, Ketua Komite SMA 1 Purwakarta, mencabut gugatannya kepada Lilis Yani Sugiati, mantan guru sekolah itu, dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun, Yani dan 11 mantan guru lain meminta penegak hukum tetap mengusut dugaan penyimpangan anggaran SMA 1 Purwakarta.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menegur Kepala Sekola SMPN 198 Duren Sawit, Jakarta Timur, karena tidak memajang hasil penerimaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di mading sekolah. Prijanto juga meminta sekolah untuk membuat pengumuman pembebasan biaya sekolah.

"Tolong ya dana BOS dan BOP yang diterima itu di sekolah ini harus dipajang," ujar Prijanto sambil menunjuk mading saat berkunjung SMPN 198 Jakarta, Jl Pertanian Klender Duren Sawit III, Jakarta Timur, Rabu (26/1/20110)

JAKARTA - Kurang dari empat bulan ke depan ujian nasional (UN) akan dilaksanakan. Meski telah diumumkan, rencana pelaksanaannya tahun ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih menyimpan persoalan dan polemik yang sepatutnya diselesaikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara.

"Di antaranya adalah format UN seperti apa dan jadwal yang mendadak. Lagi-lagi di sini siswa yang akan menjadi korban kebijakan pemerintah," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Slamet Nur Achmad Effendy, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

BEKASI - Sebanyak 95 siswa SD di Kota Bekasi terlibat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang selama 2010 berdasarkan hasil razia ke sekolah-sekolah dan tempat umum yang dilakukan oleh aparat badan narkotika kota dan kepolisian setempat.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara, seusai dengar pendapat dengan Ketua dan Pelaksana Badan Narkotika Kota Bekasi, di DPRD setempat, Kamis (20/1/2011), menegaskan, ke-95 siswa SD itu terindikasi menggunakan narkoba mulai dari ganja, permen mengandung zat adiktif, menghirup lem, serta merokok.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, menilai perlunya memperketat pengawasan distribusi dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah ditransfer ke semua pemerintah daerah senilai Rp 16,266 triliun.

"Ini bukan uang kecil, tetapi sangat besar dan amat berkenaan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi kita," katanya di Jakarta, Kamis (13/1/2011).

JAKARTA - Menteri Keuangan menerbitkan aturan pengelolaan dana pengembangan pendidikan sebagai panduan agar pengelolaannya oleh Badan Layanan Umum (BLU) berlangsung transparan dan akuntabel.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Yudi Pramadi, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (14/1/2011), menyebutkan,

JAKARTA - Arah pendidikan harus direvisi dan diperjelas karena pendidikan saat ini lebih menekankan pada aspek akademis. Sementara sisi lain yang lebih penting, seperti pembentukan karakter, kreativitas, seni, dan olahraga, justru kurang mendapat tempat.

”Pendidikan yang menekan aspek akademis terlihat pada pola pengajaran yang mengutamakan hafalan,” kata Ratna Megawati, praktisi pendidikan holistik berbasis karakter, dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Kompas bersama Yayasan Jati Diri Bangsa, Rabu (12/1/2011) di Jakarta.

JAKARTA -  Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) RI akan menetapkan bobot komponen nilai ujian nasional (UN) lebih besar dari bobot komponen nilai sekolah dalam menghitung nilai akhir siswa. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengungkapkan, pemerintah telah sepakat menetapkan bobot nilai UN dengan nilai sekolah sebesar 60 persen berbanding 40 persen.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menegaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan hak masyarakat. Oleh karena itulah, mekanisme penyaluran dan penggunaannya juga merupakan ranah atau domain publik. Siapapun berhak mendapatkan informasi terkait penyaluran dan penggunaan dana BOS sebesar Rp 16,2 triliun itu.

"BOS ini jadi domain publik bukan rahasia negara. Jadi, siapa saja punya hak mendapat informasi penggunaan BOS itu," ungkap Nuh dalam jumpa pers perubahan mekanisme penyaluran dana BOS di kantor Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta, Senin (27/12/2010).