JAKARTA - Jika dilihat kembali sejarahnya, banyak yayasan pendidikan menyelenggarakan sekolah-sekolah sejak sebelum kemerdekaan, bahkan ketika pemerintah belum berperan kuat dalam pendidikan. Faktanya, keberadaan mereka secara hukum saat ini tidak mendapat perlindungan pemerintah.

Polemik yayasan penyelenggara pendidikan yang belum menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan butuh solusi.

YOGYAKARTA - Sebanyak 500 SD dan SMP di DI Yogyakarta jadi model program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pendidikan nasional. Tiap sekolah kini diharapkan memperoleh pembelajaran tanpa terikat ruang dan waktu.

"Ini kesempatan belajar tanpa batas pertama yang diterapkan di tingkat SD dan SMP. DIY jadi pelopor e-learning di Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring pada peresmian program E-education Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di SMPN 1, Bantul, Sabtu (26/3/2011) lalu.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi rencananya menandatangani nota kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kebangsaan di Indonesia, Senin (7/3/2011) di Jakarta. Nota kesepahaman ini sejalan dengan agenda pemerintah yang dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini, setiap mata ujian terdiri atas lima jenis soal yang berbeda untuk meminimalkan kecurangan.

JAKARTA - Sekolah dan kelas semestinya jadi tempat anak-anak belajar berbaur, berbagi, dan menghormati anak-anak lainnya sebagai upaya membangun masyarakat multikultural. Untuk itu, sekolah janganlah elitis dan menguatkan pembagian kelas sosial, tetapi perlu mendorong pendidikan inklusif.

Endro Hardjito, Ketua Komite SMA 1 Purwakarta, mencabut gugatannya kepada Lilis Yani Sugiati, mantan guru sekolah itu, dan memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun, Yani dan 11 mantan guru lain meminta penegak hukum tetap mengusut dugaan penyimpangan anggaran SMA 1 Purwakarta.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menegur Kepala Sekola SMPN 198 Duren Sawit, Jakarta Timur, karena tidak memajang hasil penerimaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di mading sekolah. Prijanto juga meminta sekolah untuk membuat pengumuman pembebasan biaya sekolah.

"Tolong ya dana BOS dan BOP yang diterima itu di sekolah ini harus dipajang," ujar Prijanto sambil menunjuk mading saat berkunjung SMPN 198 Jakarta, Jl Pertanian Klender Duren Sawit III, Jakarta Timur, Rabu (26/1/20110)

JAKARTA - Kurang dari empat bulan ke depan ujian nasional (UN) akan dilaksanakan. Meski telah diumumkan, rencana pelaksanaannya tahun ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih menyimpan persoalan dan polemik yang sepatutnya diselesaikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara.

"Di antaranya adalah format UN seperti apa dan jadwal yang mendadak. Lagi-lagi di sini siswa yang akan menjadi korban kebijakan pemerintah," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Slamet Nur Achmad Effendy, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

BEKASI - Sebanyak 95 siswa SD di Kota Bekasi terlibat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang selama 2010 berdasarkan hasil razia ke sekolah-sekolah dan tempat umum yang dilakukan oleh aparat badan narkotika kota dan kepolisian setempat.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara, seusai dengar pendapat dengan Ketua dan Pelaksana Badan Narkotika Kota Bekasi, di DPRD setempat, Kamis (20/1/2011), menegaskan, ke-95 siswa SD itu terindikasi menggunakan narkoba mulai dari ganja, permen mengandung zat adiktif, menghirup lem, serta merokok.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, menilai perlunya memperketat pengawasan distribusi dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah ditransfer ke semua pemerintah daerah senilai Rp 16,266 triliun.

"Ini bukan uang kecil, tetapi sangat besar dan amat berkenaan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi kita," katanya di Jakarta, Kamis (13/1/2011).