JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menegur Kepala Sekola SMPN 198 Duren Sawit, Jakarta Timur, karena tidak memajang hasil penerimaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di mading sekolah. Prijanto juga meminta sekolah untuk membuat pengumuman pembebasan biaya sekolah.

"Tolong ya dana BOS dan BOP yang diterima itu di sekolah ini harus dipajang," ujar Prijanto sambil menunjuk mading saat berkunjung SMPN 198 Jakarta, Jl Pertanian Klender Duren Sawit III, Jakarta Timur, Rabu (26/1/20110)

JAKARTA - Kurang dari empat bulan ke depan ujian nasional (UN) akan dilaksanakan. Meski telah diumumkan, rencana pelaksanaannya tahun ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih menyimpan persoalan dan polemik yang sepatutnya diselesaikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara.

"Di antaranya adalah format UN seperti apa dan jadwal yang mendadak. Lagi-lagi di sini siswa yang akan menjadi korban kebijakan pemerintah," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Slamet Nur Achmad Effendy, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

BEKASI - Sebanyak 95 siswa SD di Kota Bekasi terlibat dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang selama 2010 berdasarkan hasil razia ke sekolah-sekolah dan tempat umum yang dilakukan oleh aparat badan narkotika kota dan kepolisian setempat.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara, seusai dengar pendapat dengan Ketua dan Pelaksana Badan Narkotika Kota Bekasi, di DPRD setempat, Kamis (20/1/2011), menegaskan, ke-95 siswa SD itu terindikasi menggunakan narkoba mulai dari ganja, permen mengandung zat adiktif, menghirup lem, serta merokok.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh, menilai perlunya memperketat pengawasan distribusi dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah ditransfer ke semua pemerintah daerah senilai Rp 16,266 triliun.

"Ini bukan uang kecil, tetapi sangat besar dan amat berkenaan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi kita," katanya di Jakarta, Kamis (13/1/2011).

JAKARTA - Menteri Keuangan menerbitkan aturan pengelolaan dana pengembangan pendidikan sebagai panduan agar pengelolaannya oleh Badan Layanan Umum (BLU) berlangsung transparan dan akuntabel.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Yudi Pramadi, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (14/1/2011), menyebutkan,

JAKARTA - Arah pendidikan harus direvisi dan diperjelas karena pendidikan saat ini lebih menekankan pada aspek akademis. Sementara sisi lain yang lebih penting, seperti pembentukan karakter, kreativitas, seni, dan olahraga, justru kurang mendapat tempat.

”Pendidikan yang menekan aspek akademis terlihat pada pola pengajaran yang mengutamakan hafalan,” kata Ratna Megawati, praktisi pendidikan holistik berbasis karakter, dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Kompas bersama Yayasan Jati Diri Bangsa, Rabu (12/1/2011) di Jakarta.

JAKARTA -  Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) RI akan menetapkan bobot komponen nilai ujian nasional (UN) lebih besar dari bobot komponen nilai sekolah dalam menghitung nilai akhir siswa. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengungkapkan, pemerintah telah sepakat menetapkan bobot nilai UN dengan nilai sekolah sebesar 60 persen berbanding 40 persen.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menegaskan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan hak masyarakat. Oleh karena itulah, mekanisme penyaluran dan penggunaannya juga merupakan ranah atau domain publik. Siapapun berhak mendapatkan informasi terkait penyaluran dan penggunaan dana BOS sebesar Rp 16,2 triliun itu.

"BOS ini jadi domain publik bukan rahasia negara. Jadi, siapa saja punya hak mendapat informasi penggunaan BOS itu," ungkap Nuh dalam jumpa pers perubahan mekanisme penyaluran dana BOS di kantor Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta, Senin (27/12/2010).

TASIKMALAYA - SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya membebankan biaya listrik operasional sekolah sebesar Rp 150 ribu per siswa, membuat orang tua siswa merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut.

Salah seorang orang tua siswa SMAN 1 yang tidak ingin dipublikaskan identitasnya, Senin (27/12/2010) mengungkapkan keberatan dengan rencana kebijakan sekolah yang membebankan biaya pemasangan penambahan daya listrik sekolah kepada orang tua siswa.

JAKARTA - Tidak akan pernah ada reformasi pendidikan yang fundamental di Indonesia selama tidak ada organisasi guru yang kuat, independen, dan konsisten dalam memperjuangkan kemashalatan pendidikan nasional. Pendobrak sistem pendidikan harus bermula dari guru.

Demikian diungkapkan Teten Masduki dalam dskusi Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Guru yang diselenggarakan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) di Komnas HAM, Sabtu (11/12/2010). Karena menurutnya, dalam sejarah reformasi pendidikan di Amerika Serikat (AS) yang dimulai di Chicago, pendobrak perbaikan sistem pendidikan justeru dimotori oleh para guru yang tergabung dalam organisasi guru.